Lepanews com, MANIPA, 26/08/2026_ – Keputusan “Tidak Lulus” terhadap seorang siswa SD Negeri Pasir Putih, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten SBB memicu kegaduhan. Warga mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SBB segera turun tangan untuk mengusut tuntas proses penetapan kelulusan tersebut.
Sorotan muncul setelah beredar Surat Keterangan Kelulusan Nomor: *400.3/06/SDNPP/M/2026* yang dikeluarkan pihak sekolah. Dalam surat itu, seorang siswa dinyatakan *Tidak Lulus Ujian Sekolah Tahun Ajaran 2025/2026*.
*Dasar Keputusan Dipertanyakan*
Dalam surat tersebut disebutkan keputusan diambil berdasarkan proses penilaian, hasil tes, dan ketentuan pencapaian pembelajaran. Namun bagi warga, keputusan itu terasa janggal dan berpotensi merugikan masa depan anak.
“Kami minta Dinas Pendidikan segera klarifikasi dan periksa. Kelulusan anak itu menyangkut masa depannya. Harus objektif, transparan, dan sesuai aturan,” kata salah satu warga Manipa yang enggan disebut nama.
Masyarakat menilai, penetapan kelulusan tidak bisa hanya berdasarkan dokumen. Perlu ditelusuri juga mekanisme penilaian, dasar hukum yang dipakai sekolah, hingga apakah sudah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi peserta didik.
*Tuntut Pemeriksaan Tuntas, Termasuk Sanksi Mutasi*
Warga meminta Dinas Pendidikan SBB tidak hanya memeriksa administrasi, tetapi juga memanggil pihak sekolah untuk menjelaskan duduk perkaranya.
Jika dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran atau tindakan yang merugikan hak siswa, warga menuntut adanya sanksi tegas.
“Kalau terbukti ada pelanggaran, kepala sekolah yang bersangkutan harus dievaluasi. Bisa dipertimbangkan dimutasi ke luar Kepulauan Manipa agar tidak menimbulkan keresahan,” ujar perwakilan masyarakat.
*Sekolah dan Dinas Belum Buka Suara*
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kepala SD Negeri Pasir Putih maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SBB.
Warga berharap persoalan ini tidak berlarut dan memicu konflik. Dunia pendidikan, kata mereka, harusnya menjadi tempat membina dan memberi kesempatan, bukan memutus harapan anak.
“Dinas harus segera turun. Ini soal kepercayaan masyarakat terhadap sekolah di Kepulauan Manipa. Jangan sampai ada anak yang dikorbankan karena kebijakan yang keliru,” tegas warga.
Kasus ini menjadi ujian bagi Dinas Pendidikan SBB dalam menegakkan aturan dan melindungi hak peserta didik di daerah kepulauan.
Redaksi masih berupaya mengkonfirmasi pihak sekolah dan Dinas Pendidikan SBB untuk mendapatkan penjelasan berimbang. (*
