Lepanews.com, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengambil langkah hukum terkait peredaran Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat palsu yang melibatkan 45 Aparatur Sipil Negara (ASN) di 20 satuan pendidikan.
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena dalam konferensi pers. Senin (9/11)) menyatakan telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat dan langsung memerintahkan Bagian Hukum Setda Kota Ambon untuk menyerahkan seluruh barang bukti kepada Aparat Penegak Hukum (APH)
Sejak November 2025, seorang non-ASNberinisial G mendatangi sekolah mengenakan seragam Korpri dan membawa surat tugas palsu berlogo Dinas Pendidikan untuk menawarkan pengurusan kenaikan pangkat dengan meminta akses akun MyASN para guru.
Total dana yang dihimpun dari para guru mencapai Rp74,7 juta. Selain itu, penggunaan SK palsu ini memicu kelebihan pembayaran gaji yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp24,6 juta.
Selain G sebagai otak utama, audit juga mencatat keterlibatan oknum internal BKPSDM (JM dan LR) yang memfasilitasi prosedur tidak resmi. Sebanyak 45 ASN guru yang menjadi korban turut dinilai melanggar prosedur karena menempuh jalur di luar ketentuan resmi Pemkot Ambon.
Wali Kota Bodewin berharap kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Ambon agar senantiasa menempuh jalur administratif yang sah dan transparan. (*
