LEPANEWS.COM, Penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Pemerintah pusat (Pempus) mendapat sorotan DPRD Provinsi Maluku.
Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun mengatakan, Presiden RI, Prabowo Subianto perlu meninjau kembali kebijakan penundaan pengangkatan ASN di Indonesia termasuk Maluku.
Bukan tanpa alasan, politisi PDI Perjuangan itu menilai, kebijakan ini akan berdampak pada keamanan dan stabilitas politik di Indonesia.
“Tidak berlebihan jika saya minta Presiden Prabowo untuk meninjau ulang kebijakan penundaan ini. Ini murni demi kepentingan rakyat-rakyat kita, rakyat bapak Presiden juga,” kata Benhur, Rabu (12/3/2025). (*
