Lepanews.com, Komisi I DPRD Provinsi Maluku menggelar Rapat Kerja (Raker)* bersama jajaran Polda Maluku dalam rangka membahas evaluasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Provinsi Maluku.
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi I DPRD Maluku tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I, Sholichin Buton, S.HI, bersama anggota Komisi I Eddyson Sarimanella, S.H., M.Ak., M. Akmal Sudarsono Soulisa, S.E., Nina Batuatas, S.H., M.H., Hasyim Rahayaan, S.H., dan Ismail Marasabessy, S.Pd. 29 September 2026.
Dari pihak Polda Maluku, hadir Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman, S.IK., M.Si. yang mewakili Kapolda Maluku, didampingi Kombes Pol. M. Simanjuntak (Karo Ops), Kombes Pol. Dwiharyanto (Dir Intelkam), Kombes Pol. D. Ginting (Dir Krimum), serta Kombes Pol. Andrias S. Nugroho (Kapolresta Pulau Ambon dan P.P. Lease).
Dalam foto kegiatan, terlihat suasana rapat berlangsung serius dan fokus. Jajaran Polda Maluku yang mengenakan seragam dinas duduk berhadapan dengan pimpinan dan anggota Komisi I. Layar proyektor di depan ruangan menampilkan peta situasi Kamtibmas sebagai bahan paparan.
Pembahasan difokuskan pada perkembangan situasi Kamtibmas terkini di wilayah Maluku, termasuk isu-isu konflik sosial, kejahatan konvensional, serta pengamanan wilayah kepulauan. Kedua belah pihak juga membahas langkah koordinasi dan evaluasi bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban yang kondusif.
Ketua Komisi I Sholichin Buton menegaskan bahwa rapat kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum dan keamanan.
“Sinergi antara DPRD dan Polda Maluku sangat penting untuk memastikan Maluku tetap aman dan damai. Kamtibmas yang kondusif adalah kunci utama pembangunan dan investasi di Maluku,” ujar Sholichin.
Sementara itu, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi I DPRD Maluku dan berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dalam menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah Maluku.
Raker ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret dalam upaya pencegahan dan penanganan gangguan Kamtibmas di Provinsi Maluku. (*
