Pernyataan Bupati, soal “Aru 20 tahun ke depan close kuota CPNS”, Karams :Retoris sebagai penekanan, bukan kalkulasi matematis

Dobo, Lepanews.com , – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah memberikan penjelasan resmi terkait pernyataan Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel soal “Aru 20 tahun ke depan close kuota CPNS” yang sempat disampaikan di sela sambutannya pada kegiatan Peresmian Gedung SMTPI Sektor Zaitun Jemaat Bethel Dobo beberapa waktu lalu.

“Penjelasan ini untuk meluruskan persepsi agar masyarakat tidak menganggap pemda menetapkan kebijakan menutup penerimaan CPNS selama 20 tahun ke depan ” Demikian hal itu di jelaskan Johan Karams S,AN kepada media ini, Selasa, (17/11/2026) di Caffe Gospel

Menurutnya, penyampaian Bupati adalah merupakan sebuah makna Retoris sebagai penekanan, bukan kalkulasi matematis.

“Pernyataan Bapak Bupati yang menyebutkan rentang waktu 20 tahun merupakan sebuah ungkapan retoris untuk memberikan penekanan moral dan psikologis, bukan sebuah hitungan matematis atau kebijakan formal yang kaku. Dalam komunikasi kepemimpinan, penyebutan angka sering kali digunakan sebagai majas penegasan untuk menggambarkan betapa seriusnya tantangan yang sedang dihadapi daerah, bukan sebagai keputusan administratif yang membatasi hak-hak masyarakat di masa depan. Selain itu Renlitas Beban Kepegawaian dan Tanggung Jawab Fiskal Daerah. Ungkapan tersebut lahir dari keprihatinan mendalam ” Ujarnya

Olehnya kata Karams, Bupati terhadap kondisi riil kepegawaian saat ini dimana jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Kepulauan Aru sudah sangat besar, dan pembiayaan gaji maupun tunjangannya masih menjadi beban tanggung jawab langsung keuangan daerah. Kondisi ini secara otomatis menyedot ada anggaran belanja daerah yang sangat signifikan.

Dirinya (red Karams) juga mengajak masyarakat untuk memahami Kondisi Riil Daerah Secara utuh dan objektif, agar informasi mengenai keterbatasan ruang fiskal daerah akibat padatnya jumlah aparatur ini tidak hanya dipahami oleh pemerintah, tetapi juga menjadi bahan perenungan bersama seluruh elemen masyarakat Aru.

“Melalui pernyataan tersebut, Bapak Bupati ingin membuka cakrawala berpikir seluruh lapisan masyarakat agar melihat persoalan kepegawaian ini secara utuh dan objektif, Beliau menginginkan agar informasi mengenai keterbatasan ruang fiskal daerah akibat padatnya jumlah aparatur ini tidak hanya dipahami oleh pemerintah, tetapi juga menjadi bahan perenungan bersama seluruh elemen masyarakat Aru.” Ajak Karams

Lebih lanjut Karams menjelaskan bahwa Penekanan informasi ini bertujuan membangun kesadaran kolektif agar masyarakat tidak lagi bertumpu pada sektor birokrasi sebagai satu-satunya tumpuan lapangan pekerjaan.

Untuk itu lanjut Karams, Bupati mengajak semua pihak untuk bersama-sama merumuskan langkah strategis dan menciptakan peluang kerja alternatif, sehingga persoalan warisan kelebihan aparatur di Kepulauan Aru dapat kita urai dan perjuangkan solusinya secara bertahap serta mondorong Iklim Investasi dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Daerah. Sebagai langkah konkret dalam menciptakan lapangan kerja di luar sektor pemerintahan,

“Pemerintah Dacrah saat ini terus berupaya membuka ruang dan mengelola komunikasi terkait berbagai potensi investasi yang ada di Kepulauan Aru. Untuk mewujudkan hai tersebut, Bapak Bupati sangat mengharapkan dukungan penuh dan kondusivitas dari seluruh masyarakat agar iklim investasi dapat tumbuh dan menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal, tentunya dengan berbasis kearifan lokal secara berkelanjutan.” Ujarnya

Dijelaskan pula bahwa Upaya Melobi Pembiayaan PPPK Guru ke Pemerintah Pusat, tentu Pemerintah Daerah tidak tinggal diam dan terus berikhtiar mencari jalan keluar atas beban belanja pegawai ini.

“Saat ini, Pemda sedang menjajaki peluang komunikasi dengan kementerian terkait, untuk mendorong agar pembiayaan PPPK, khususnya tenaga guru, dapat diambil alih atau didukung penuh oleh pemerintah pusat. Jika upaya ini berhasil, tentu akan memberikan ruang napas dan kelonggaran fiskal yang sangat berarti bagi pembangunan daerah.” Tandasnya

“Komitmen Terbadap Alokasi Kuota CPNS Pusat, Khususnya Sektor Kesehatan dan Pendidikan. Pada akhirnya, karena pernyataan Bapak Bupati bersifat retoris untuk menggugah kesadaran bersama, hal itu sama sekali tidak akan membatasi ataupun menutup peluang kuota CPNS di masa mendatang. Apabila pemerintah pusat sesuai kewenangannya memberikan alokasi formasi CPNS bagi Kabupaten Kepulauan Aru di tahun-tahun berikutnya terutama untuk tenaga pelayanan dasar di bidang kesehatan maupun pendidikan. Pemerintah Daerah tentu akan menyambut dan menindaklanjutinya demi pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat. ” Tambah Karams. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *