Lepanewscom AMBON, 31 – 3- 2026 Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon dalam Sidang Paripurna yang berlangsung khidmat di Ruang Sidang Utama, [Hari/Tanggal].
Dalam pidatonya, Penjabat Wali Kota Ambon menegaskan bahwa LKPJ ini merupakan potret kinerja pemerintah dalam mengimplementasikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Ia menekankan bahwa tahun 2025 menjadi momentum pembuktian stabilitas demokrasi pasca-Pilkada serentak 2024.
Fokus Transformasi Digital dan Ekonomi Kreatif
Pemerintah Kota Ambon melaporkan pergeseran paradigma pembangunan yang tidak lagi hanya berfokus pada infrastruktur fisik.
”Tantangan ke depan menuntut adanya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan ekonomi kreatif sebagai identitas Kota Ambon,” ujar Wali Kota di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.
Untuk menjawab kebutuhan masyarakat, Pemkot telah menetapkan 17 program prioritas. Program-program ini dirancang untuk mendorong percepatan pembangunan dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh warga kota.
Keterbatasan Anggaran dan Ruang Fiskal
Meski menunjukkan progres positif, Pemkot Ambon secara transparan mengakui adanya hambatan signifikan di sektor keuangan. Efisiensi anggaran yang ketat menyebabkan penyempitan ruang fiskal, sehingga tidak semua rencana kegiatan di tahun 2025 dapat terlaksana secara maksimal.
Wali Kota juga menyinggung persoalan kewajiban pembayaran hutang kepada pihak ketiga yang masih menjadi beban bersama antara eksekutif dan legislatif. Namun, ditegaskan bahwa dalam setahun masa kepemimpinan, beberapa capaian strategis telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, antara lain:
Penataan Aset Daerah: Sertifikasi dan pengamanan aset di berbagai wilayah.
Distribusi Pangan: Penguatan stok di pasar-pasar tradisional (Pasar Mardika, Transit, dll) untuk menekan inflasi.
Layanan Publik: Pengoptimalan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempermudah perizinan bagi warga.
Penanganan Lingkungan: Upaya perwujudan program “Ambon Bebas Sampah” di 16 lokasi prioritas.
Harapan Sinergi ke Depan
Mengakhiri sambutannya, Wali Kota mengajak seluruh elemen penyelenggara negara di Kota Ambon untuk terus mengambil langkah strategis di tengah ketidakpastian ekonomi global dan perubahan iklim yang ekstrem.
”Mari kita jadikan tantangan ini sebagai pemacu untuk terus berinovasi demi kesejahteraan masyarakat Ambon secara luas,” tutupnya.
Sidang Paripurna ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota, Sekretaris Kota, pimpinan OPD, serta para tokoh masyarakat dan insan pers.
