LEPANEWS.COM, Ambon, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo di Ambon, Kamis (22/1/2026) mengatakan bahwa, Komisi III perlu mengetahui program-program Pembangunan infrastruktur di daerah baik dari pusat sehingga ada singkronisasi daerah Provinsi Pusat dan Kabupaten.
Menurutnya, langkah ini menjadi sangat penting,mengingat kondisi keuangan daerah yang masih terbatas. Hal tersebut membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku tidak lagi mampu secara mandiri membiayai pembangunan infrastruktur berskala besar, yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.
“Masyarakat berhak tahu, kapan proyek yang tertunda akan mulai dilaksanakan, dan berapa besar anggaran yang akan digunakan. Dengan demikian, kita bisa memberikan laporan yang akurat dan menjawab kebutuhan informasi publik,” tambahnya.
“Saat ini kami sementara berada di Jakarta, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Maluku. Nah, tim dari Komisi III juga akan melakukan pemantauan secara berkala, untuk memastikan komitmen tersebut dapat terwujud dengan baik,” tandas Alhidayat.
“Kondisi fiskal kita memang belum kuat, untuk menjalankan proyek-proyek besar sendiri. Oleh karena itu, sinkronisasi yang erat dengan pemerintah pusat menjadi kunci, agar pembangunan infrastruktur di Maluku tetap dapat berjalan lancar,” ujarnya.
Melalui sinkronisasi data yang akan disampaikan, kata Alhidayat, DPRD Provinsi Maluku berharap dapat memperoleh kepastian terkait jadwal pelaksanaan serta besaran anggaran yang akan dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk setiap proyek.
Hal ini juga bertujuan, agar pihaknya dapat memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat Maluku, mengenai perkembangan pembangunan di daerah.
Meski tengah menghadapi kondisi pemangkasan anggaran di beberapa sektor, pemerintah pusat telah memberikan jaminan bahwa sejumlah prioritas pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan dan perbaikan jalan raya di beberapa wilayah strategis Maluku, tetap akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.(*
