LEPANEWS.COM, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun mengapresiasi Pemerintah Provinsi Maluku yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025.
Capaian itu diserahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku, Senin 8/6/2026. Ini merupakan WTP ke-10 secara berturut-turut bagi Pemprov Maluku sejak 2015.
Watubun menegaskan, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Keuangan daerah harus dikelola sesuai ketentuan yang berlaku, agar tidak menimbulkan kekeliruan yang berdampak pada kerugian negara,” kata Watubun.
Menurutnya, APBD bukan hanya instrumen pembiayaan pembangunan, tetapi juga bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Karena itu keterbukaan dalam pengelolaan anggaran penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Ia juga menyebut hasil pemeriksaan BPK menjadi instrumen penting untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam paripurna itu DPRD secara resmi menerima LHP BPK yang selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi dan dasar pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan Pemprov Maluku. (*)
