Lepanews.com, Ambon – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan pentingnya persatuan, kolaborasi, dan kerja nyata seluruh elemen masyarakat dalam melanjutkan pembangunan Provinsi Maluku. Pesan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Provinsi Maluku, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang, Ambon. Rabu (19/8/2026)
Dalam pidatonya, Gubernur mengatakan peringatan HUT ke-81 bukan sekadar momentum bertambahnya usia daerah, tetapi juga kesempatan untuk mengenang perjuangan para pendahulu sekaligus meneguhkan komitmen membangun Maluku ke depan.
“Menapaki 81 tahun adalah sebuah pencapaian usia yang luar biasa, perjalanan panjang tentang pengabdian, keteguhan, pengorbanan, dan harapan yang terus diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya,” kata Hendrik.
Menurutnya, sejarah perjuangan para pahlawan dan tokoh Maluku harus menjadi sumber inspirasi untuk menghadirkan kerja nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penghormatan terhadap para pendahulu tidak cukup hanya dilakukan dengan mengenang jasa mereka, tetapi harus diwujudkan melalui keberlanjutan cita-cita pembangunan.
“Penghormatan terbaik kepada para pendiri daerah ini, bukan hanya mengenang jasa mereka, melainkan melanjutkan cita-cita yang mereka wariskan melalui kerja nyata bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Memasuki tahun 2026, Gubernur menyebut Pemerintah Provinsi Maluku berada pada fase konsolidasi dan percepatan transformasi pembangunan. Di tengah tantangan fiskal dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pemerintah tetap berupaya menjalankan program secara selektif dan efektif dengan orientasi pada manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
Di bidang pemerintahan, Hendrik menyampaikan sejumlah capaian, antara lain keberhasilan Provinsi Maluku mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh kali berturut-turut sejak 2019 hingga 2025. Selain itu, capaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) yang berada di bawah pengawasan KPK meningkat dari zona merah menjadi zona hijau, dengan nilai 81,9 pada 2025.
Capaian tata kelola pengadaan barang dan jasa juga mengalami peningkatan. Indeks Tata Kelola Pengadaan meningkat dari 65,82 pada 2024 menjadi 83,96 pada 2025. Menurut Gubernur, capaian tersebut merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Pemerintah Provinsi Maluku, lanjut Hendrik, juga terus memperjuangkan kepentingan daerah kepulauan, termasuk mendorong percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan. Ia mengajak DPRD Provinsi Maluku dan seluruh kekuatan politik di daerah untuk bersama-sama menyuarakan kepentingan Maluku melalui jalur politik masing-masing.
“Kita ingin memastikan bahwa karakter kepulauan bukan menjadi hambatan bagi Maluku, tetapi menjadi dasar bagi lahirnya kebijakan negara yang lebih adil,” tegasnya.
Di bidang pembangunan, Gubernur menyoroti sejumlah proyek strategis yang dinilai memiliki dampak besar terhadap masa depan ekonomi Maluku, salah satunya pengembangan Blok Masela.
Ia menyebut ground breaking pembangunan kilang gas alam Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 16 Juli 2026 menjadi momentum penting setelah proyek tersebut tertunda selama puluhan tahun.
“Bagi Maluku, Masela bukan hanya tentang gas. Masela adalah tentang masa depan, investasi, lapangan kerja, tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru,” kata Hendrik.
Selain Blok Masela, pemerintah juga terus mendorong pembangunan Maluku Integrated Logistic Hub (MILH). Menurut Gubernur, pengembangan MILH memperoleh dukungan dari pemerintah pusat, Bank Dunia, dan berbagai mitra pembangunan. Keberadaan MILH diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarpulau, menekan biaya logistik, meningkatkan daya saing komoditas, serta membuka peluang investasi dan lapangan kerja.
Pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru juga terus dipantau. Hingga saat ini, progres pembangunan bendungan tersebut telah mencapai 87,38 persen dan diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan beras lokal masyarakat Maluku dari Pulau Buru.
Gubernur turut menekankan pentingnya hilirisasi komoditas unggulan Maluku. Hilirisasi kelapa dan pala di Maluku Tengah telah memasuki tahap ground breaking, dengan nilai investasi masing-masing sekitar Rp500 miliar untuk kelapa dan Rp140 miliar untuk pala. Sementara pengembangan ayam petelur terintegrasi di Maluku Tengah, Maluku Tenggara, dan Buru mencapai Rp544 miliar.
“Kita tidak ingin Maluku selamanya hanya menjual bahan mentah. Kita ingin Maluku menjadi daerah yang menghasilkan nilai tambah. Daerah tempat komoditas rakyat diolah, industri tumbuh, investasi berkembang, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan meningkat,” ujarnya.
Gubernur juga menyampaikan sejumlah indikator makro ekonomi yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Maluku pada semester I 2026 tercatat 5,24 persen, meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar 4,22 persen. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku pada 2025 mencapai 74,09 poin, meningkat dari 73,40 poin pada 2024 dan telah berada pada kategori tinggi.
Hendrik menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pada akhirnya harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, pemerintah terus mendorong program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, mulai dari pemenuhan gizi, perumahan, ekonomi kerakyatan, pendidikan hingga kesehatan. (*
