Lepanews.com, AMBON — Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menekankan pentingnya perampingan dan efisiensi struktur birokrasi guna mencegah tumpang tindih kewenangan antar-organisasi perangkat daerah (OPD). Pesan tegas tersebut disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Tahun 2026 di Manise Hotel Ambon, Kamis (8/10/2026).
Di hadapan sekitar 100 pejabat Pemkot Ambon, Bodewin memperingatkan bahwa ketidakjelasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dapat memicu ego sektoral yang merusak soliditas kerja pemerintahan. Ia meminta penataan kelembagaan berpegang pada prinsip “miskin struktur, kaya fungsi” ketimbang sekadar menambah struktur atau jabatan baru.
Secara khusus, Bodewin menyoroti perlunya penguatan kelembagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengingat posisi Ambon sebagai daerah rawan bencana nasional. Meski demikian, ia menegaskan setiap usulan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dari OPD harus berdasar pada kajian akademis yang objektif dan berbasis data.
Evaluasi berbasis Permen PANRB No. 20/2018 dan Permendagri No. 99/2018 ini telah mencakup 44 unit kerja di lingkup Pemkot Ambon. Seluruh pembenahan kelembagaan ini ditargetkan untuk menyelaraskan kinerja birokrasi dengan pencapaian visi-misi kepala daerah serta target RPJMD Kota Ambon. (*
