Lepanewscom, 25 Juni 2026 –
Dalam upaya memperkuat jaminan kesehatan masyarakat di Maluku, Deputi Direksi Wilayah IX BPJS Kesehatan, Ibu Asyraf Mursalina, ST., MBA, memberikan penjelasan mendalam terkait peta jalan pelayanan kesehatan di Kota Ambon. Ada dua poin krusial yang menjadi perhatian utama, yaitu kesiapan operasional rumah sakit baru milik Pemerintah Kota Ambon dan tantangan tingkat keaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sinergi Sambut RSUD Baru Milik Pemkot Ambon Kota Ambon saat ini memiliki berbagai fasilitas kesehatan makro, mulai dari rumah sakit milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. Namun, Pemerintah Kota Ambon berkomitmen menambah satu lagi fasilitas strategis, yaitu rumah sakit yang dikelola langsung oleh Pemkot Ambon.
Menanggapi rencana tersebut,
Dalam wawancara ekslusif di depan awak media setelah selesai acara Media Gathering yang diadakan oleh BPJS cabang ambon ,yang bertempat di Inces cafe ,Jalan A.Y. PATY Kota ambon jam 12.00 wit , Deputi Direksi Wilayah IX BPJS Kesehatan ‘ Ibu Asyraf Mursalina’ST MBA menyampaikan bahwa : pihak BPJS Kesehatan menyambut baik dan siap memberikan dukungan penuh dari sisi regulasi penjaminan.
Sesuai dengan koordinasi bersama Ibu Wakil Wali Kota Ambon, BPJS Kesehatan mendorong agar Pemkot segera mempersiapkan pemenuhan standar mutu sejak dini.
”Kami meminta agar tim Pemkot bersama BPJS Kesehatan mengawal ketat proses persiapan ini. Tujuannya jelas, begitu rumah sakit ini di-launching dan diresmikan, fasilitasnya sudah lolos tahap kredensialing (uji kelayakan) sehingga bisa langsung menampung dan melayani masyarakat Kota Ambon dengan penjaminan penuh dari BPJS Kesehatan,” ujar Ibu Asyraf.
PR Besar Kota Ambon: Kejar Target UHC Aktif
Selain kesiapan infrastruktur, Ibu Asyraf Mursalina membeberkan tantangan nyata di lapangan terkait angka kepesertaan. Secara umum, Provinsi Maluku menunjukkan tren positif dengan tingkat keaktifan kepesertaan mencapai 85%. Namun, Kota Ambon sebagai ibu kota provinsi justru masih tertinggal di bawah angka 80%.
”Masyarakat di Kota Ambon sebenarnya banyak yang sudah memiliki kartu BPJS, tetapi statusnya tidak aktif,” jelas Ibu Asyraf.
Beliau mengidentifikasi dua penyebab utama masalah ini:
Tunggakan Iuran: Peserta mandiri yang tidak rutin membayar kewajibannya.
Penghentian Jaminan Pemerintah: Warga yang sebelumnya ditanggung oleh program pemerintah (Jamkesda/PBI) namun dinonaktifkan sementara akibat adanya penyesuaian atau pembersihan data, dan belum melakukan daftar/aktivasi kembali secara mandiri.
Merespons hal ini, Ibu Asyraf mengapresiasi komitmen Ibu Wakil Wali Kota Ambon yang siap bergerak bersama untuk mencari solusi konkret. Langkah ini penting agar komponen-komponen penggerak di daerah bisa mendongkrak angka keaktifan kartu dan membawa Kota Ambon mencapai target Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
[Kolom Edukasi Warga]
Jangan Tunggu Sakit! Pastikan Kartu BPJS Kesehatan Anda Selalu Aktif
Melalui momentum ini, BPJS Kesehatan Wilayah IX memberikan edukasi penting bagi seluruh warga Kota Ambon agar manfaat perlindungan kesehatan tidak terputus:
Risiko “Kartu Mati” Saat Darurat: Penyakit bisa datang kapan saja. Kartu BPJS yang nonaktif atau menunggak tidak akan bisa digunakan untuk mendapatkan pelayanan gratis di Puskesmas maupun Rumah Sakit. Mengurus re-aktivasi saat sudah berada di ruang perawatan akan menyulitkan pasien dan keluarga.
Punya Tunggakan? Manfaatkan Program REHAB: Bagi warga peserta mandiri yang kartunya nonaktif karena kendala finansial, BPJS Kesehatan menyediakan Program REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap). Lewat program ini, Anda bisa mencicil tunggakan iuran agar kartu dapat aktif kembali tanpa memberatkan dompet. (*
