Lepanewscom, 31 Maret 2026 – Pemerintah Kota Ambon mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang dan tidak berspekulasi terkait isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang beredar belakangan ini. Pemerintah menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai perubahan harga dari Pemerintah Pusat.
Wali Kota Ambon menegaskan bahwa koordinasi antara Pemerintah Kota dan Pertamina terus berjalan intensif untuk memastikan distribusi energi di wilayah ini tetap berjalan normal.
”Jangan berspekulasi yang akhirnya membuat masyarakat panik. Kalaupun ada kebijakan kenaikan BBM, pasti ada pengumuman resmi dari Pemerintah Pusat. Jadi, kami mengimbau supaya semua tenang, pemerintah menjamin kepastian,” ujar Wali Kota dalam keterangannya, Selasa (31/3).
Stok di SPBU Tersedia, Hindari Panic Buying.
Menanggapi isu kelangkaan dan dugaan penimbunan, pihak pemerintah memastikan bahwa stok BBM di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Ambon dalam kondisi tersedia. Isu kelangkaan yang berkembang di masyarakat dinilai lebih banyak dipicu oleh asumsi atau opini perorangan yang tidak berdasar pada data lapangan.
Pemerintah juga menyoroti fenomena kenaikan harga di tingkat pengecer atau pedagang pinggir jalan yang mulai tidak terkendali akibat kepanikan warga. Masyarakat diminta untuk tidak melakukan panic buying (aksi borong) yang justru dapat mengganggu stabilitas distribusi.
Imbauan untuk Media dan Masyarakat
Selain kepada warga, pesan khusus juga disampaikan kepada awak media agar tetap objektif dalam pemberitaan dan tidak ikut membangun asumsi yang dapat memperkeruh suasana.
“Termasuk teman-teman wartawan, jangan panik. Kalau Wali Kota bicara, Kepala Pertamina bicara, itu berarti kita berkoordinasi dengan baik dan data kita punya. Jika ada pihak lain yang membangun asumsi sendiri, tidak usah dipercaya,” tambahnya.
Pemerintah Kota Ambon menjamin akan segera memberikan informasi transparan jika ada kebijakan terbaru dari pusat. Untuk saat ini, masyarakat diminta tetap menjalankan aktivitas seperti biasa dan mempercayai jalur komunikasi resmi pemerintah guna menjaga kondusivitas kota. (*
