Lepanews.com, AMBON — Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, secara resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Kota Ambon. Penyerahan dokumen anggaran tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Paripurna DPRD Kota Ambon, Rabu (29/7/2026).
Dokumen KUA-PPAS APBD 2027 diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela, bersamaan dengan penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kumulatif Terbuka dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
Dalam pidatonyo, Bodewin menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2027 merupakan pijakan strategis untuk menentukan arah kebijakan pembangunan, proyeksi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta acuan asumsi makro ekonomi daerah.
“Pemerintah Kota Ambon memasang target optimis untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2027 sebesar 5,7 persen. Langkah ini akan kita capai lewat penguatan konsumsi rumah tangga, daya dorong investasi, percepatan belanja pemerintah, serta optimalisasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujar Bodewin di hadapan anggota dewan.
Target tersebut dinilai realistis melihat tren positif kinerja ekonomi Kota Ambon pada tahun 2025 yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,23 persen, angka kemiskinan 4,34 persen, dan tingkat pengangguran terbuka berada di angka 11,37 persen.
Fokus Kemandirian Fiskal dan Optimalisasi PAD
Dalam proyeksi postur anggaran APBD 2027, Pemkot Ambon mengusulkan target pendapatan daerah sebesar Rp1.134.497.597.477. Bodewin menjelaskan bahwa angka ini masih bersifat sementara sembari menunggu kepastian definitif penetapan dana transfer dari Pemerintah Pusat.
Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp247.556.496.748. Bodewin menekankan pentingnya terobosan untuk melepaskan ketergantungan fiskal daerah dari dana transfer pusat.
“Kalau kita ingin memiliki kemampuan fiskal yang lebih kuat, maka satu-satunya jalan adalah meningkatkan PAD. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah harus terus kita dorong agar ke depan bisa mencapai lebih dari 30 persen,” tegas Bodewin.
Untuk alokasi belanja daerah, Pemkot Ambon mengusulkan anggaran sebesar Rp1.078.793.997.477 yang diprioritaskan untuk belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer yang berdampak langsung pada masyarakat.
Selain pertumbuhan ekonomi, indikator makro lainnya yang disasar Pemkot Ambon pada 2027 meliputi pengendalian angka kemiskinan di kisaran 4,90 persen, menjaga laju inflasi pada rentang 1,5–3,5 persen, serta terus menekan angka pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja baru.
Bodewin berharap pembahasan KUA-PPAS 2027 dan Ranperda Kumulatif Terbuka 2026 bersama DPRD Kota Ambon dapat berjalan lancar dan konstruktif.
“Kami berharap proses pembahasan bersama rekan-rekan di DPRD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang akuntabel, tepat sasaran, serta berpihak sepenuhnya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik di Kota Ambon,” pungkasnya. (*
