Perkuat Sinergi dengan KSBSI Maluku, BPJS Kesehatan Dorong Perlindungan JKN bagi Pekerja

Lepanews.com, Ambon,
Jamkesnews – Sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (Rakerwil KSBSI) tingkat Provinsi Maluku Tahun 2026, BPJS Kesehatan memberikan edukasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada peserta pada Selasa (17/11). Edukasi tersebut menjadi bentuk nyata BPJS Kesehatan untuk menjaga sinergitas yang baik bersama pemerintah, pekerja dan pengusaha.

Kepala Cabang Ambon BPJS Kesehatan, Indira Azis Rumalutur menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Rakerwil KSBSI.
“Kolaborasi yang luar biasa antara pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha dalam membina pekerja sebelum masuk ke dunia kerja agar dapat tetap produktif dan mempunyai jaminan kesehatan. Selain itu ajang ini juga menjadi penyambung silaturahmi antar berbagai pihak, baik itu pemerintah, asosiasi pekerja maupun pekerja itu sendiri,” jelas Indira.

Indira berharap dengan turut andilnya BPJS Kesehatan, dapat menumbuhkan kesadaran tentang arti pentingnya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh peserta yang hadir di kegiatan ini.
“Setiap warga negara wajib mendapat jaminan kesehatan. Jika ada risiko kesehatan, dan anda belum terdaftar, maka yang perlu menjadi pembayar biaya kesehatan yaitu pemberi kerja,” ujar Indira.
Indira menambahkan bahwa menjaga status kepesertaan tetap aktif bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud nyata dari prinsip gotong royong.

“Semangat utama Program JKN adalah gotong royong, di mana yang sehat membantu yang sakit. Ketika peserta rutin menjaga keaktifan kepesertaannya, mereka sebenarnya sedang turut menyelamatkan sesama yang membutuhkan biaya pengobatan besar, sekaligus memastikan diri sendiri selalu terlindungi kapan pun dibutuhkan,” tutur Indira.

Indira mengajak masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan layanan Kesehatan akibat informasi yang kurang tepat.
“Salah satu anggapan yang kerap beredar di tengah masyarakat adalah batasan rawat inap maksimal tiga hari bagi pasien JKN. Saya menegaskan bahwa hal itu tidak benar, karena tidak ada pembatasan hari rawat inap. Setiap pasien akan mendapatkan perawatan hingga dokter penanggung jawab menyatakan kondisinya benar-benar sembuh atau stabil,” jelas Indira.

Sementara itu, Yeheskel Haurissa, menyampaikan bahwa seluruh pekerja di Provinsi Maluku harus mengetahui hak-hak kesejahteraannya. Oleh karena itu dirinya sangat senang melihat berbagai pihak dapat berpartisipasi, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada setiap instansi yang berkenaan hadir saat ini, sekaligus sebagai narasumber untuk sosialisasi kepada para pekerja. Sharring session terkait hak-hak dan kewajiban pekerja dapat menjadi bekal bagi mereka,” ucap Yeheskel. (*

Pos terkait