Lepanews.com, JAKARTA, KAMIS (15/09/2022) – Kementerian Sosial terus memperkuat penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui reformasi birokrasi yang sistematis dan konsisten, Kemensos melakukan transformasi birokrasi yang lebih transparan, akuntabel dan melayani masyarakat.
Di hadapan tim Evaluator Kementerian PAN-RB, Menteri Sosial Tri Rismaharini memaparkan langkah-langkah dan capaian Kemensos dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk membangun birokrasi yang lebih responsif dan berkinerja, Kemensos telah mengembangkan inovasi program, penataan kelembagaan, pengembangan teknologi, serta mendekatkan layanan, membuka akses partisipasi dan pengawasan masyarakat.
Mensos menyatakan, masyarakat bisa memanfaatkan berbagai aplikasi pengaduan seperti SP4N-Lapor!, PPID, Whistleblowing System KPK, dan aplikasi Cek Bansos Kemensos, bila mereka menghadapi berbagai masalah di lapangan. “Di aplikasi cekbansos, misalnya, masyarakat bisa mendaftarkan dirinya bila namanya belum masuk basis data. Dan bisa menyanggah orang lain yang dipandang tidak layak mendapatkan bantuan,” kata Mensos (15/09).
Untuk meningkatkan respon cepat, Kemensos juga membangun Command Center (CC). Layanan ini beroperasi 24 jam perhari dengan diawaki oleh petugas yang hadir di ruang CC. Petugas menerima layanan telepon 171 yang akan segera direspon petugas.
CC dilengkapi dengan berbagai fasilitas monitoring dalam layar digital, termasuk di dalamnya layanan informasi kebencanaan. Fasilitas ini memungkinkan petugas dapat mendeteksi lokasi gempa dengan realtime, dan memotret kondisi lokasi bencana. Dengan kemampuan ini, memungkinan penanganan darurat lebih cepat kepada penyintas bancana.
Layanan dalam CC juga menyediakan geotagging pada lokasi tempat tinggal penerima bantuan. “Dengan begitu, dapat diketahui apakah bantuan tepat sasaran atau tidak. Aduan masyarakat terkoneksi dengan pendamping lapangan di daerah secara langsung,” kata Mensos, pada kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, itu.
Layanan Kemensos juga semakin inklusif dengan menjangkau penerima manfaat di berbagai wilayah, termasuk wilayah terpencil. Kata Mensos, petugas harus menempuh jarak ratusan kilometer, berjam-jam menggunakan kapal, pesawat kecil, ke daerah-daerah terpencil, seperti pedalaman Papua.
“Keperluannya bermacam-macam, baik untuk menjemput disabilitas atau penyandang masalah sosial lainnya, ke tempat yang sangat jauh di kepulauan agar mereka menerima layanan. Juga untuk keperluan mengantar bufferstock bencana. Pekerjaannya ya sangat berisiko. Namun, inilah layanan yang harus diberikan,” kata Mensos.
Kemensos juga telah memperkuat kemandirian dan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas. Kemensos memberikan bantuan ATENSI dan kewirausahaan untuk membantu penyandang disabilitas hidup layak dan mandiri secara ekonomi.
“Salah satu contoh penyandang disabilitas yang sudah berhasil keluar dari kemiskinan bernama Gading yang sekarang sudah dapat mandiri, sudah dikatakan menjadi jutawan, dapat menghasilkan Rp300-400 ribu/hari,” kata Mensos.
Reformasi birokrasi berbasis elektronik juga dilakukan untuk memudahkan prosedur seperti kepegawaian dan kearsipan. Kemensos melakukan aksi nyata dalam pembangunan Zona Integritas dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH). Dalam setiap pekerjaan, seperti pengambilan keputusan yang menentukan arah kebijakan, Kementerian Sosial melibatkan KPK, Bareskrim, Kejaksaan Agung, BPKP dan APH yang lain.
Sekretaris Jenderal Harry Hikmat menyampaikan bahwa Kemensos telah melakukan penyederhanaan birokrasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2022. Regulasi ini memberikan dampak efektif pada pencapaian kerja, dapat lebih cepat menangani permasalahan, juga untuk asesmen pegawai supaya dapat mencapai 100% dilakukan dengan pihak ketiga.
“Asesmen pegawai juga dilakukan dengan perguruan tinggi dengan menggunakan instrumen rapid assessment berbasis situational judgement test dan melakukan penilaian dengan kinerja, potensi, masalah maupun kompetensi mereka,” kata Harry.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB Erwan Adi Putranto menyatakan Kemenpan RB memiliki tugas untuk melakukan asistensi atau pembinaan terhadap Kementerian/Lembaga dan Daerah untuk membantu menyiapkan Program Reformasi Birokrasi.
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah program K/L dapat diimplentasikan secara baik dan apakah secara bertahap menuju terciptanya reformasi birokrasi kelas dunia. “Kementerian Sosial telah mampu melaksanakan RB dan SAKIP dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari capaian RB dan SAKIP Kemensos selama 5 tahun terakhir yang terus mengalami peningkatan”, kata Erwan.
Dalam tindak lanjut Evaluasi Kemenpan RB tahun 2021, Kementerian Sosial akan terus mengembangkan aplikasi Sikumdan (Sistem Hukum dan Perundang-undangan), menyusun draft peta proses bisnis Kementerian Sosial, meningkatkan pengelolaan informasi publik, percepatan asesmen pegawai, pengembangan kanal aduan yang terintegrasi, meningkatkan pembangunan zona integritas, dan mengembangkan survey kepuasan masyarakat.
Sedangkan, untuk tindak lanjut rekomendasi SAKIP adalah dilakukan reviu terhadap dokumen perencanaan kinerja, baik Kementerian maupun unit kerja, reviu penjabaran kinerja, meningkatkan kualitas rencana aksi, menyempurnakan kualitas laporan kinerja, mendorong seluruh unit kerja untuk menggunakan aplikasi Kinerjaku sebagai media pemantauan dan evaluasi kinerja dan mengoptimalkan penggunaan e-SKP dalam pengukuran dan penilaian kinerja pegawai dan menggunakan hasilnya sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja.
“Kemenpan RB mengapresiasi, dan berharap nilai tersebut masih dapat diperbaiki dan dikembangkan dan berharap dalam evaluasi kali ini akan ditemukan inovasi-inovasi baru yang dilakukan oleh Kementerian Sosial sehingga inovasi tersebut dapat ditularkan ke instansi-instansi lainnya,” kata Erwan
Penulis :
Early Febrian
