Komisi III DPRD Maluku Akan Kawal Setiap Anggaran Pinjaman 1.5 T Pada Setiap OPD Mitra. Catat Yah.

LEPANEWS.COM, Komisi III DPRD Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh perencanaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat serta efektif dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Maluku.

Dalam rapat bersama sejumlah OPD di ruang paripurna, Selasa (18/11/2025), Komisi III meminta seluruh dokumen perencanaan anggaran termasuk rincian program dan kebutuhan biaya.

Instruksi ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku Richard Rahakbauw, S.H,

“Kami ingin melihat program yang
Komisi III juga menyoroti rencana pinjaman daerah sebesar Rp1,5 triliun yang sedang dibahas antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Rahakbauw menegaskan bahwa dana tersebut harus diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan pelabuhan di wilayah kepulauan.

“Fokus kami adalah membuka aksesibilitas. Infrastruktur jalan dan pelabuhan harus diprioritaskan agar ekonomi tumbuh, mobilitas barang dan orang lancar, dan kesejahteraan meningkat,” katanya.

Komisi III mendorong pemerintah provinsi menyusun masterplan pembangunan beserta detail teknisnya, terutama di wilayah prioritas seperti Piru dan daerah lain yang membutuhkan peningkatan infrastruktur.

Selain dokumen anggaran OPD, Komisi III juga meminta laporan lengkap terkait target Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari OPD penghasil serta BUMD.

Secara khusus, mereka meminta laporan terbaru dari PT Bank Maluku–Malut, yang tahun sebelumnya menyetorkan dividen sekitar Rp45 miliar.

“Dengan kerja sama ekspansi dengan Bank DKI, seharusnya ada peningkatan kontribusi terhadap PAD. Kami akan terus mengikuti performa Bank Maluku–Malut dan BUMD lainnya,” jelas Rahakbauw.

Komisi III memastikan seluruh dokumen dan keterangan dari OPD akan menjadi dasar penyusunan catatan komisi serta bahan sinkronisasi anggaran.

“Kami ingin anggaran daerah dikelola seefektif mungkin. Dengan pengawasan ketat dan perencanaan matang, kita berharap pembangunan berjalan berkelanjutan dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku,” tutupnya. (**)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *