Lepanews.com, AMBON – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk memperkuat tata kelola serta akuntabilitas penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan. Langkah ini ditempuh melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar di Hotel Santika Premiere Ambon, Sabtu (14/11/2026).
Ketua DPRD Kota Ambon, Morits L. Tamaela, saat membuka kegiatan yang ditandai dengan pemukulan tifa tersebut menegaskan bahwa pengawalan pokir secara ketat sangat krusial agar aspirasi masyarakat tidak sekadar menjadi catatan administratif atau terjebak pada kepentingan politik semata.
“Pokok pikiran DPRD bukan sekadar daftar keinginan politik, melainkan kristalisasi aspirasi masyarakat yang kita serap melalui kegiatan reses, rapat dengar pendapat, maupun kunjungan kerja di daerah pemilihan masing-masing,” tegas Morits di hadapan pimpinan dan anggota dewan, pendamping reses, staf sekretariat, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Morits, tantangan utama di daerah adalah memastikan usulan masyarakat tersebut terintegrasi secara presisi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran—mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA-PPAS, hingga APBD—tanpa menabrak regulasi.
“Sinkronisasi yang baik akan mencegah tumpang tindih program, memastikan ketepatan sasaran pembangunan, serta menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.
Untuk membedah aspek regulasi dan pengawasan tersebut, Bimtek menghadirkan dua narasumber kompeten, yakni Simon Seimima, S.STP., M.Si dari Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, serta Benny Pandan Nugroho selaku Pemeriksa Ahli Madya yang mewakili Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Ambon, Alfian Lewenussa, menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang tidak hanya untuk mengevaluasi mekanisme penginputan aspirasi, tetapi juga mencairkan sekat koordinasi antara legislatif dan eksekutif.
Oleh karena itu, rangkaian acara dibagi ke dalam dua format utama: pemaparan materi secara panel pada sesi pertama, yang kemudian dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) bersama OPD terkait pada sesi kedua. Melalui forum diskusi tersebut, DPRD dan Pemkot Ambon menyamakan persepsi teknis agar usulan dari dapil benar-benar selaras dengan prioritas pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan. (*








