APBD 2027 Turun, Pemkot Ambon Fokus Tekan Angka Pengangguran 11,67 Persen

Lepanews.com, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menghadapi tantangan serius dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Di tengah proyeksi penurunan pendapatan dan belanja daerah, tingginya tingkat pengangguran yang mencapai 11,67 persen—tertinggi di Provinsi Maluku—menjadi pekerjaan rumah (PR) utama yang harus segera dijawab.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Keempat Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar di ruang sidang DPRD Kota Ambon, Senin (16/11/2026). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Gerald Mailoa, didampingi Ketua DPRD Mourits Tamaela dan Wakil Ketua Patrick Moenandar.
Dalam sambutannya saat menyampaikan Rancangan APBD 2027, Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan bahwa keterbatasan ruang fiskal tidak boleh mengurangi komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warga. Ia menekankan agar APBD tidak sekadar dipandang sebagai dokumen angka, melainkan instrumen penggerak pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Keberhasilan pengelolaan APBD bukan semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang ada, tetapi dari ketepatan pemerintah dalam menentukan prioritas. Setiap alokasi belanja harus diarahkan pada program yang benar-benar dibutuhkan dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Bodewin.

Fokus Kebijakan dan Target Makro 2027
Mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 dengan tema Tumbuh Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat, Pemkot Ambon mematok sejumlah target makro ekonomi pada 2027. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,69 persen, menekan angka kemiskinan hingga 4,90 persen, serta menjaga laju inflasi di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.

Untuk mencapai target tersebut sekaligus menekan angka pengangguran sebesar 11,67 persen, arah kebijakan pembangunan 2027 difokuskan pada enam sektor strategis, yakni:
Pengembangan ekonomi kreatif;
Percepatan transformasi digital;
Perluasan kesempatan kerja;
Peningkatan kualitas pendidikan;
Peningkatan layanan kesehatan; serta
Penguatan ketahanan pangan.

Postur Rancangan APBD 2027
Dari sisi postur keuangan, Pemkot Ambon memproyeksikan pendapatan daerah tahun 2027 sebesar Rp1,16 triliun (tepatnya Rp1.167.823.088.845), atau mengalami penurunan sekitar 1,95 persen dibandingkan target APBD Perubahan 2026. Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp261,05 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp906,76 miliar.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,14 triliun (Rp1.141.073.088.845), turun signifikan sekitar 14,77 persen dibandingkan APBD Perubahan 2026. Rincian alokasi belanja tersebut meliputi:

Belanja operasi: Rp973,97 miliar
Belanja modal: Rp82,20 miliar
Belanja transfer: Rp75,84 miliar
Belanja tidak terduga: Rp9,02 miliar
Dalam rancangan tersebut juga tercatat defisit anggaran sekitar Rp26,75 miliar, yang akan ditutup melalui rencana pembiayaan netto daerah sebesar Rp55,75 miliar.
Menutup penyampaiannya, Bodewin berharap pembahasan Rancangan APBD 2027 bersama DPRD Kota Ambon dapat melahirkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah berbanding lurus dengan terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Pada naskah awal tertulis pendapatan Rp1,167 triliun dan belanja Rp1,141 triliun (yang secara matematis menghasilkan surplus Rp26,75 miliar), namun di paragraf berikutnya tertulis “mencatat defisit sekitar Rp26,75 miliar”. (*

Pos terkait