Lepanews.com, Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yermias dalam pertemuan dengan DPRD Maluku lainnya di Kemenhub Jakarta belum lama ini, 29 Agustus 2026, menegaskan bahwa memperjuangkan pembangunan Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) merupakan proses panjang yang tidak mudah. Hal itu disampaikannya terkait program Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan, baik untuk renovasi maupun pembangunan infrastruktur perhubungan di MBD.
Menurut Anos, setiap program membutuhkan tahapan yang panjang mulai dari penyampaian aspirasi, perencanaan, kajian teknis, penganggaran, penentuan skala prioritas, hingga mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat. “Selama menjadi Anggota DPRD Provinsi Maluku, saya beberapa kali bersama komisi terkait datang langsung ke Jakarta membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Maluku kepada kementerian maupun lembaga Pemerintah Pusat,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, menyampaikan aspirasi tidak berarti langsung mendapat jawaban. Kadang harus menunggu cukup lama sampai mendapat perhatian dan tindak lanjut. Bahkan untuk bertemu pejabat pengambil keputusan pun bukan perkara mudah jika komunikasi dan jaringan dengan kementerian tidak terbangun dengan baik. Hal yang sama berlaku untuk usulan dari UPT Pemerintah Pusat di daerah, termasuk Kepala Kantor UPP, yang juga harus melewati tahapan administrasi, teknis dan penganggaran.
Sebagai daerah kepulauan, Anos menyebut transportasi laut di MBD bukan sekadar sarana perjalanan, tetapi merupakan urat nadi kehidupan masyarakat.
“Transportasi laut adalah penghubung antarpulau, penggerak ekonomi, distribusi bahan kebutuhan pokok, pelayanan pendidikan, kesehatan serta berbagai aktivitas masyarakat,” katanya.
Karena itu ia mengajak masyarakat MBD untuk bersama-sama menjaga dan merawat setiap Kapal Perintis yang telah diberikan Pemerintah Pusat, agar tidak mengalami gangguan pelayanan karena persoalan keamanan atau perusakan fasilitas.
Di akhir pernyataannya, Anos mengajak seluruh elemen untuk melihat setiap program pembangunan secara objektif dan proporsional. Kritik dan pengawasan tetap penting, namun harus berdasarkan data dan fakta, bukan asumsi.
“Mari katong bantu Pemerintah. Mari katong jaga setiap program yang sudah masuk. Mari katong rawat kapal dan pelabuhan yang sudah ada. Dan mari katong bersama-sama memperjuangkan yang masih dibutuhkan oleh Maluku Barat Daya,”tegasnya.
Ia menekankan membangun konektivitas MBD membutuhkan kerja bersama Pemerintah, DPRD, Kementerian Perhubungan, UPT di daerah dan seluruh masyarakat Maluku Barat Daya. (*
