Lepanews.com, Pasca dilantiknya Penjabat Bupati SBB yang baru Achmad Jais Ely. S.T, M.Si menggantikan Penjabat lama, Brigjen Andi Chandra As’ Aduddin SE MH oleh Penjabat Gubernur Maluku, Ir Sadalie Li M.Si.IPU yang berlangsung di Islamic Center, Waihaong, Kota Ambon, pada, Jumat, (24/5/2024), maka pada Senin, (27/5/2024), DPRD SBB menggelar Rapat Paripurna Serah Terima Jabatan dan Pidato Perdana Penjabat Bupati SBB yang berlangsung di ruang pertemuan utama, Kantor DPRD SBB, Gunung Malintang, Kota Piru.
Hadir dalam rapat tersebut Ketua DPRD SBB, Abdulrasyit Lisaholit S.Pi , Wakil Dandim 1513/ SBB, Wakapolres SBB, Kompol La Udin Taher, Wakil Kejari SBB, dan Wakil PN Dataran Hunipopu,serta sejumlah anggota DPRD, Sekda SBB, Alvin Tuasuun SP dan para pimpinan OPD di lingkup Pemda SBB.serta senumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Penjabat Bupati SBB, Achmad Jais Ely S.T.M.Si dalam pidato perdananya menyatakan, pelantikan dirinya berdasarkan SK Mendagri Nomor 100.2.1.3-1111 Tahun 2024, tentang pemberhentian dan pengangkatan Penjabat Bupati SBB, Provinsi Maluku.
Dimana tugas dan kewajiban sebagaimana yang ditegaskan dalam keputusan itu adalah: melakukan fasilitasi dan mensukseskan agenda Nasional Pilkada serentak yang akan berlangsung pada (27/11/2024).
Tugas tersebut diantaranya, memastikan alokasi anggaran Pilkada SBB sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD) yang telah disepakati dan menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemda SBB.sebagai bagian dari amanat konstitusi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Menurut Ahmad Jais, Rapat Paripurna memiliki makna khusus bukan hanya sebatas mengawali tugas sebagai penjabat Bupati SBB, tetapi juga untuk mengurai langkah- langkah besar dalam memajukan pemerintahan, melanjutkan pembangunan, pemberdayaan tata kelola dan pemberdayaan publik di kabupaten yang berjuluk saka mese nusa. yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kanupaten SBB Tahun 2023- 2026.
Penjabat Bupati SBB ini mengungkapkan, tantangan Pemda SBB selama ini adalah melaksanakan tata kelola pemerintahan yang memajukan kualitas Sumber Daya Manusia.
” Apalagi tadi saya membaca, data di Biro Kepegawaian( Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, BPKSDM SBB). bahwa tidak ada satupun aparatur sipil negara dalam Pemerintah Kabupaten SBB ini yang bergelar S3, kemudian hanya 1,3 persen yang bergelar S2 atau sebanyak 65 orang saja” umbar Ely.
Menurut E, persoalan ini menjadi problem besar dimana, bagaimana mengelola SDA yang besar jika SDMnya tidak mumpuni dan kompeten, sehingga tantangan terbesar adalah bagaimana memajukan kualitas SDM masyarakat SBB agar lebih banyak yang meraih, gelar S2 dan S3 supaya Sumber Daya Alam yang melimpah di Kanupaten SBB ini bisa dikelola oleh Putra- Putri asli Kabupaten SBB.( Nicko Kastanja)
