LEPANEWS.COM, AMBON (11 Mei 2026) – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerja sama dengan program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), menyelenggarakan diskusi strategis bertajuk “Diskusi Pengembangan Fitur Data Spasial dan Quality Control dalam Lawamena Satu Data” di Zest Hotel Ambon.
Kegiatan ini bertujuan untuk menjawab tantangan pembangunan di wilayah Maluku yang memiliki karakteristik unik sebagai wilayah kepulauan. Fokus utama pengembangan ini adalah integrasi data spasial dan penerapan mekanisme kendali mutu (quality control) untuk memastikan kebijakan yang diambil pemerintah tepat sasaran, terutama bagi kelompok rentan.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si menekankan bahwa dalam era transformasi digital, data telah menjadi aset strategis dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
“Pengembangan fitur data spasial memiliki nilai strategis karena memberikan gambaran pembangunan berbasis kewilayahan secara lebih jelas. Melalui visualisasi peta, pimpinan daerah dapat melihat sebaran program, kondisi wilayah, serta ketersediaan layanan publik secara visual dan real-time,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kadis Kominfo menambahkan bahwa penerapan quality control menjadi langkah krusial untuk menjaga validitas, konsistensi, kelengkapan, dan keterbaruan data sebelum ditampilkan dalam portal dan dashboard eksekutif.
Sejalan dengan hal tersebut, Provincial Lead SKALA Maluku, Odie Seumahu, menyampaikan bahwa data yang akurat sangat diperlukan untuk mengidentifikasi keberadaan dan kondisi kelompok rentan guna memastikan akses mereka terhadap layanan dasar.
“Karakteristik wilayah kepulauan Maluku, di mana masyarakat tersebar di pulau-pulau kecil, menuntut data yang mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan. Sebagai contoh, fasilitas pendidikan di Maluku memiliki rasio yang berbeda dengan Pulau Jawa; satu sekolah di Maluku rata-rata hanya menampung 200 siswa, sementara di Jawa bisa mencapai 900 siswa. Data spasial yang akurat akan membantu kita mendorong kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat yang lebih berpihak pada karakteristik khusus Maluku,” papar Odie Seumahu.
Program pengembangan ini juga mendapat perhatian serius dari Gubernur Maluku. Dilaporkan bahwa Gubernur sangat tertarik untuk menggunakan aplikasi ini secara langsung, terutama untuk memantau sebaran unit layanan dan kondisi masyarakat di seluruh wilayah provinsi.
Melalui forum koordinasi ini, diharapkan seluruh Perangkat Daerah dapat memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan platform Lawamena Satu Data. Sinergi antara Pemerintah Daerah dan SKALA diharapkan mampu menciptakan fondasi yang kokoh bagi perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy) demi pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di Provinsi Maluku.
Acara ini dihadiri oleh narasumber dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendagri, Direktorat Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, serta perwakilan SKALA Maluku. (*)
