Lepanews.com, Dobo (Kepulauan Aru),- Pemerintah Daerah menggelar Lokakarya Pendampingan teknis penyusunan Gender Ore Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statment (GBS) terhadap pemangku kepentingan di Kabupaten Kepulauan Aru.
Kegiatan yang dibuka oleh wakil Bupati Kepulauan Aru Muin Sogalrey di Hotel Eora, pukul 09.00 pada Senin, (06/03) itu di hadiri oleh Koordinator Perencanaan Umum, Biro A Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian : Kelautan dan Perikanan, Assisten Deputi Kesetaraan Gender bidang Y Ekonomi Kementerian Pemberdayaan & Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku, Kepala Bappelitbangda Provinsi Maluku, Forkopimda Kabupaten Kepulauan Aru, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Sekretaris Daerah, Assisten Sekda, Staf Ahli Bupati, serta Pimpinan OPD Kabupaten Kepulauan Aru.
Wakil bupati Muin Sogalrey dalam sambutannya mengatakan sebagaimana yang diketahui bahwa Project ATSEA-2 merupakan project tahap kedua yang dibiayai dari GEF (Global Environment Facility) melalui United Nation Development Programme (UNDP) didesain guna meningkatkan koordinasi dan kolaborasi di perairan Timor dan Arafura (ATS) dengan mandat untuk mendukung implementasi Strategic Action Programme (SAP) 2014-2024 di kawasan perairan ATS dan mengejar visi dan obyektif jangka panjang.
“mempromosikan pembangunan berkelanjutan khususnya di kawasan Arafura-Timor Seas untuk meningkatkan kualitas hidup komponen yang didalamnya melalui restorasi, konservasi, dan pengelolaan berkelanjutan ekosistem pesisir dan laut” ujarnya
Selain itu lanjut Sogalrey, Project ini meliputi pemerintahan Indonesia Timor-Leste, dan Papua Nugini dengan support dari Pemerintahan Australia, dengan lokasi kerja di Indonesia meliputi Rote (NTT), Merauke (Papua Selatan), dan Aru (Maluku).
“Fokus project ATSEA-2 di Kepulauan Aru diantaranya adalah mendukung implementasi pengelolaan perikanan berbasis ekosistem (EAFM-Ecosystem Approach to Fisheries Managemeng untuk komoditas kakap merah dan udang, serta dukungan implementasi dalam menurunkan angka IUU Fishing (llegal, Unreported, Unregulated) di kawasan ATS, meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi Suaka Alam Perairan Aru Tenggara dan Penguatan peran perempuan di sektor kelautan dan perikanan” pungkasnya
Dikatakan pula bahwa Project ATSEA-2 dirancang untuk memastikan partisipasi perempuan dan laki-laki dengan suara yang setara, yang sejalan dengan strategi, panduan, dan standar kesetaraan gender dan inklusi sosial
” dari UNDP dan GEF. Integrasi pengarusutamaan gender dalam pengelolaan perikanan dan pesisir dapat membawa manfaat potensial termasuk produktivitas ikan dan pendapatan rumah tangga yang lebih tinggi, serta hasil gizi yang positif ” kata wabup
Wabup juga mengaku sebelum dimulainya program, project ATSEA2 itu, telah dilakukan penilaian gender di Kepulauan Aru pada tahun 2021 di 5 desa yakni (Durjela, Jabulenga, Karey, Siwalima, Longgar) serta mengembangkan rencana aksi gender yang relevan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pembangunan dan mendorong partisipasi mereka yang kuat, dalam forum formal dan strategis seperti forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
“Meskipun partisipasi perempuan meningkat secara signifikan di pengambilan keputusan dalam pertemuan, partisipasi perempuan, namun dalam forum pengambilan keputusan umum dan pertemuan khusus perempuan masih lebih bersifat simbolis.” Akuinya
“Perempuan terkadang didorong untuk menghadiri forum pengambilan keputusan hanya untuk memenuhi persyaratan program (adanya kuota kehadiran perempuan dalam rapat namun masih tidak dapat menyuarakan aspirasinya)” tambah wabup
Olehnya Wabub menambahkan dengan rasionalisasi diatas dan sebagai tindak lanjut rencana aksi gender, ATSEA-2 bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Aru berencana untuk melakukan kegiatan lokakarya gender yang akan diikuti oleh institusi pemerintah dan mitra terkait di Provinsi Maluku dan Kepulauan Aru sekaligus untuk mensinergikan program, kegiatan maupun kebijakan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
“RI selaku Ketua Penggerak pengarusutamaan gender (PUG), dan dalam memastikan program pengarusutamaan gender dilaksanakan sepenuhnya di setiap lini, sektor strategis guna memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi di dalam agenda pembanguan”
Mengakhiri sambutannya atas nama Pemkab Aru, Wabup menyampaikan apresiasi dan mendukung penuh kegiatan tersebut demi pemberdayaan perempuan di daerah ini.
“Kami Pemerintah Daerah sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat terkhususnya pemberdayaan perempuan yang adalah sang menejer dalam rumah tangga.
Kegiatan lokakarya ini menjadi penting dalam mempersiapkan kemampuan dan kapasitas organisasi pemerintah daerah menyambut RAN ” pungkasnya
Wabup berharap agar kegiatan lokakarya ini tidak hanya sebatas itu namun tetap berlanjut, dan pemerintah daerah akan memberikan rekomendasi serta permohonan kepada kementerian guna keberlanjutan kegiatan ini di tahun yang akan datang.
“Kami sangat berharap kegiatan-kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan lagi ditahun-tahun berikutnya, kami akan memberikan rekomendasi serta permohonan kepada kementerian-kementerian terkait guna keberlanjutan kegiatan seperti ini dan selalu dapat dilaksanakan” harap wakil bupati dua periode ini (**)
