LEPANEWS.COM, Menyoal soal Perda Corporate Sicial Responsbility yang ditetapkan oleh Pemkot Ambon, dalam pelibatan perusahaan-perusahaan BUMN dan BUMD namun belum terimplentasikan atau belum terdampak kepada Masyarakat dalam membangun Kota Ambon. Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon Christianto Laturiw alias Bung Tito yang diwawancarai media ini. Sabtu (5/8) di Passo. Kota Ambon mengatakan bahwa, Kalau kita membaca postur APBD Kota Ambon, itu menunjukkan dengan jelas bahwa tingkat ketergantungan Alokasi Dana dari Pusat (APBN) itu masih tergolong sangat tinggi dalam bentuk DAU dan DAK, itu berarti bahwa keterbatasan penganggaran untuk pelaksanaan program-program di Kota Ambon, maka ini harus ditopang dengan keterlibatan atau partisipasi dari BUMN dan BUMD yang ada di Kota Ambon, namun sampai sekarang sejak tahun 2017, Kota Ambon sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) CSR atau tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Sosial Responbility).
“Yang menjadi pertanyaan terbesar adalah sampai saat ini, sejak tahun 2017, 2018 sampai tahun 2023 sudah ada program apa sajakah, yang dikerjakan atau dilaksanakan dengan melibatkan perusahaan-perusahaan tadi, dalam bentuk CSR atau tanggungjawab sosial mereka, dan sejauh ini, DPRD melihat belum ada alias belum terlaksana,”jelasnya.
Lanjutnya, Sebetulnya kecerdasan kita dengan membaca postus APBD Kota Ambon, itu sudah membuktikan bahwa kita tidak boleh berhenti untuk beraktifitas dalam melaksanakan program-program dari masing-masing desa, atau usulan dari masing-masing wilayah, hanya karena persoalan keterbatasan anggaran kita, tetapi libatkanlah perusahaan-perusahaan itu, supaya mereka turut berpartisipasi dalam melaksanakan program-program pembangunan yang di daerah.
“Jadi sebelum penyusunan anggaran daerah itu ditetapkan, alangkah baiknya pemerintah daerah mengundang pimpinan-pimpinan BUMN dan BUMD untuk berbicara, karena tidak mungkin semua program kita itu, di biayai oleh APBD Kota Ambon.
“Nah sekarang kalau APBD Kota Ambon tidak mampu menangani program-program itu, bukan berarti program itu tidak bisa dilaksanakan, bisa saja dilaksanakan, pointnya adalah sejauhmana kita melibatkan perusahaan yang ada di daerah itu, baik milik Negara atau Milik Daerah sehingga mereka juga turut serta berpartisipasi,”tegasnya.
Tambahnya, saya melihat ada banyak Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial, dan lingkungan. Maka itu, keterlibatan-keterlibatan perusahaan-perusahaan ini merupakan solusi yang paling sangat terbaik saat ini dalam membangun Kota ini.
“Jangan sampai keterbatasan anggaran kita di daerah, lalu tidak bisa melaksanakan program-program, dikarenakan ketidaksediaannya anggaran, lalu partisipasi perusahaan-perusahaan itu dimana, “tegasnya.
Untuk itulah, sampai saat ini, saya melihat tingkat partisipasi CSR dari perusahaan-perusahaan baik BUMN atau BUMD belum ada.
“Saya berharap dengan hadirnya Bodewin M Wattimena sebagai Penjabat Wali Kota Ambon, DPRD sangat bersyukur, karena kami mendengarkan informasi sudah disarankan atau diperintahkan untuk segera dibentuk Forum Tanggungjawab Sosial Perusahaan, sekarang pertanyaannya setelah pembentukannya dan implementasi programnya dimana?, sebab sebentar lagi, kita akan masuk dalam pembahasan anggaran perubahan Tahun 2023, dan sebetulnya mengawali pembahasan itu, Pemkot Ambon sudah harus mengundang BUMN dan BMUD untuk bicara dengan mereka, ada program-program tahun anggaran 2023, dan bahkan di tahun 2024 yang akan kami laksanakan.
“Kalau seluruhnya sudah mampu kita selesaikan dengan APBD, seharusnya kita bicara juga dengan BUMN dan BUMD tadi, sehingga mereka juga turut berpartisipasi dalam melaksanakan atau membiayai seluruh program-program itu, dan sampai sekarang ini belum nampak, baik dalam pengacuan anggarannya, pengajuan programnya seperti apa, DPRD belum ketahui, padahal kami di Komisi II DPRD Kota Ambon sudah melakukan rapat kerja bersama dengan pimpinan-pimpinan BUMN dan BUMD dan Perbankan (BI, Pertamina, Pelindo, Angkasa Pura, PLN dan Telkom) diundang dan mereka betul-betul sangat bersedia turut serta berpartisipasi, tetapi implementasi yang mereka lakukan harus terwujud ketika pemerintah Kota Ambon melibatkan mererka dalamn forum TSP tadi.
Dan Jangan kita terus bertahan dengan konsep pembangunan seperti ini, nanti pembangunan tidak sertamerta 100 persen bisa berjalan, hanya karena persoalan keterbatasan anggaran dan beda, kalau melibatkan BUMN dan BUMD hasilnya pasti ada wujud nyata dan masyarakat bisa ketahui kerjanya Pemerintah, dalam artinya BUMN dan BUMD mereka tidak sekedar hadir secara fisik tetapi mereka juga turut serta berpartisipasi dalam seluruh kegiatan pembangunan yang ada di Kota Ambon, “tutupnya. (*
