LEPANEWS.COM, PIRU – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Ruslan Nai, SH., MH., menegaskan pentingnya penguatan iklim investasi sebagai kunci mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam sambutan pengantar pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten SBB Tahun 2027 yang digelar di Piru, Kamis (9/4/2026).
Dalam forum tersebut, Ruslan Nai menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD merupakan amanat peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional hingga berbagai regulasi turunan di tingkat pusat dan daerah.
Ia memaparkan, Kabupaten SBB dengan luas wilayah 5.017,138 km² yang terdiri dari 52 pulau dan jumlah penduduk 218.637 jiwa memiliki tantangan geografis sekaligus potensi besar. Sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata disebut sebagai pilar utama yang perlu terus dikembangkan.
“Penyusunan RKPD Tahun 2027 merupakan bagian dari penjabaran RPJPD pada periodisasi pertama dengan fokus penguatan fondasi pembangunan, sekaligus memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJMD,” ujar Ruslan.
Adapun tema pembangunan tahun 2027 yang diusung adalah “Penguatan Iklim Investasi untuk Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.” Tema ini selaras dengan visi daerah, yakni mewujudkan Seram Bagian Barat yang maju, harmonis, dan berkelanjutan berbasis agromarine.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan pembangunan yang dihadapi daerah, di antaranya tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, keterbatasan infrastruktur, belum meratanya kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta tantangan lingkungan hidup.
Selain itu, kondisi fiskal daerah juga mengalami tekanan akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Pada tahun 2024 dana transfer tercatat sebesar Rp764,17 miliar, kemudian menurun menjadi Rp753,35 miliar pada 2025, dan kembali turun menjadi Rp661,47 miliar pada 2026.
“Situasi ini menuntut adanya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia,” tegasnya.
Dari sisi kinerja ekonomi, Ruslan menyebutkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,214 persen, namun realisasinya hanya mencapai 4,354 persen.
Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya belanja publik akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Sementara itu, tingkat kemiskinan pada tahun 2024 berada di angka 22,314 persen dan turun menjadi 21,854 persen pada tahun 2025, meski masih jauh dari target sebesar 16,519 persen.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten SBB menetapkan sejumlah prioritas pembangunan tahun 2027, meliputi reformasi tata kelola pemerintahan dan optimalisasi pendapatan daerah, penguatan UMKM dan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja, serta pemeliharaan infrastruktur dasar.
Selain itu, terdapat pula program unggulan kepala daerah, seperti pendidikan gratis bagi siswa SD dan SMP, layanan kesehatan gratis, pemberian makanan bergizi, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, penguatan literasi, serta pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di daerah terpencil.
“Melalui forum Musrenbang ini, kami mengharapkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan konstruktif dalam penyempurnaan RKPD Tahun 2027,” kata Ruslan.
Ia menambahkan, sinergi dan kolaborasi yang kuat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Kegiatan Musrenbang RKPD tersebut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati SBB, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, narasumber dari tingkat provinsi, para camat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta insan pers.(LN).
