Lepanews.com, Dobo (Kepulauan Aru),- Menanggapi isu memanas terkait pergantian sekda Kepulauan Aru, salah satu tokoh pemuda Amkay Jhon Rahanubun menegaskan bupati Kepulauan Aru, semestinya bebas dari berbagai tekanan oknum atau kelompok tertentu di birokrasi.
” Bupati harus bebas dari tekanan kelompok maupun oknum tertentu di birokrasi” demikian penegasan ini di sampaikan Rahanubun kepada sejumlah wartawan di Dobo Kamis, (10/11).
Menurut pemuda sapaan Jora ini bahwa, ada kecenderungan oknum tersebut memanfaatkan kelemahan Bupati untuk membuka legacy dirinya untuk mendapat tiket menjadi PLT SEKDA. Hal ini dapat dibuktikan dengan kesengajaan tidak dilakukannya seleksi SEKDA secara professional dan terbuka.
“Saya mencermati bahwa ada tekanan yang sengaja dilakukan oleh oknum birokrat untuk menekan Bupati sehingga bisa memuluskan kepentingannya menduduki jabatan PLT SEKDA,” ujar Rahanubun.
Tak hanya itu, kata Jora mestinya pemerintah daerah sudah menganggarkan dana jauh-jauh hari guna pemanfaatan seleksi Sekda, namun justru anggaran tersebut di tiadakan.
“Kenapa seleksi tidak dianggarkan jauh-jauh hari, kenapa Bupati tidak berani buka seleksi, penentuan seseorang sebagai PLT SEKDA dengan mengabaikan prosedur hukum adalah tindakan nepotisme yang tidak dapat dibenarkan,” Ketusnya
Olehnya Politisi muda ini juga menegaskan bahwa siasat untuk membuat jebakan Betmen bagi Bupati, sebagai jalan tikus menduduki jabatan PLT SEKDA adalah perbuatan kejahatan birokrasi yang harus dilawan, karena sangat tidak beretika dan tidak bermoral.
Dia pun mengajak semua pihak untuk tetap mendukung putra-putri Aru yang dianggap berkompoten dalam menduduki jabatan sekda tersebut
“Semua pihak harus mendukung dan mendoakan yang terbaik bagi Putra Aru yang dianggap cakap dan kompeten menduduki jabatan tersebut. Ini bukan soal sukuisme, tetapi sebagai orang Kei, saya mau bilang kita yang lahir besar di Aru, harus membantu Basudara orang Aru untuk berdiri secara mandiri diatas kakinya sendiri,” ajaknya.
Sekali lagi Jora menegaskan bahwa ini adalah seruan moral etnis kepada semua orang. Bupati Aru harus dibantu untuk keluar dari tekanan sepihak yang mencoba melanggengkan kepentingan kelompok mereka dan mengabaikan tanggung jawab besar Bupati dalam mengembangkan dan mempercayakan Putra Putri terbaik Aru bisa mengatur negerinya sendiri.
“Itu amanat sebagian besar masyarakat dikampung dan orang Aru pada saat memilih Beliau kemarin sebagai Bupati,” tambah Jora.
Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat Aru agar mendukung apa yang telah dilakukan oleh kelompok Pemuda dan Mahasiswa dalam memperjuangkan posisi Sekda harus Anak Pribumi Aru, sebab gerakan tersebut merupakan suatu gerakan moral yang mestinya dipandang positif.
“Dengan begitu kita yang hidup di Aru turut terlibat memajukan dan memberi kesempatan bagi Putra Putri terbaik Aru,” bebernya.
Bupati dimintah untuk bijak dalam persoalan ini. Seleksi terbuka secara profesional harus dilakukan, sehingga Bupati tidak terkesan sedang tersandera dengan kepentingan kelompok tertentu atau oknum tertentu yang memanfaatkan kelemahan yang mereka tahu untuk tujuan tertentu.
Rahanubun memintah agar Bupati harus berhati-hati dalam mengusulkan seseorang menduduki Jabatan PLT SEKDA, sebab terkesan ada sesuatu borok yang disembunyikan lalu dengan sengaja memberikan kekuasaan lebih kepada salah satu oknum birokrat dalam hal mengatur keuangan daerah.
“Jika Bupati salah dalam mengambil keputusan, maka mekanisme kontrol tidak akan berjalan dengan baik, Bupati dan Wakil hanya akan menjadi Boneka dalam pemerintahan,” tutupnya.(**)
