Lepanews.com, Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, SH., M.Hum., menghadiri kegiatan taklimat awal audit kinerja Itwil IV Itwasum Polri Tahap II 2022. Taklimat awal yang digelar di Rupatama Polda Maluku, Kota Ambon, Kamis (30/6/2022), ini terkait aspek pelaksanaan dan pengendalian.
Turut hadir dalam kegiatan itu Wakapolda Maluku Brigjen Pol Drs Jan Leonard de Fretes, M.M., Irwasda Maluku, para pejabat utama Polda Maluku, Kapolresta Ambon dan Kapolres jajaran melalui zoom meeting.
Pada Taklimat awal yang digelar Itwasum Polri tahap 2 ini, tim dari Mabes Polri dipimpin Brigjen Pol Drs. Herukoco,M.Si. Ia didampingi Kombes Pol Drs. Erwin Faisal, M.Si, Kombes Pol. A.H. Manus, SIK., M.Si, Kombes Pol. Samsul Huda, AKBP Dwi H, dan Penata Tk I Budi Raharjo, SE.
Kapolda Maluku dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada para auditor kepolisian utama dari Itwasum Polri.
“Selamat datang kepada auditor tingkat dua Itwasum Polri Brigjen Pol Herukoco, dan tim audit yang akan melaksanakan audit kinerja di polda maluku kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari sampai dengan 09 Juli 2022, disertai harapan pelaksanaan kegiatan audit ini, dapat berjalan tertib dan lancar,” kata Kapolda.
Kapolda mengaku, merupakan suatu kehormatan bagi Polda Maluku mendapat kesempatan menerima kunjungan kerja dari tim audit kinerja Itwasum Polri.
“Semoga kehadiran tim dapat memberikan koreksi maupun sumbangan pemikiran bagi kemajuan Polda Maluku,” harapnya.
Kegiatan Itwasum Polri yang dilaksanakan saat ini, kata Kapolda, merupakan audit kinerja tahap II pada aspek pelaksanaan dan pengendalian tahun anggaran 2022. Ini meliputi bidang manajemen operasional, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran keuangan, yang diarahkan pada pelaksanaan program kegiatan yang dicapai, serta realisasi penggunaan anggaran satker tahun 2022.
Disamping itu, Kapolda mengaku tentunya tim ingin mengetahui sampai sejauhmana pelaksanaan dan pengendalian tugas, serta program anggaran Polri di tingkat Satuan Kerja (Satker) telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Apakah dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan, serta kendala baik di tingkat kasatker maupun pelaksana di lapangan.
Audit kinerja ini, menurut Kapolda, dilaksanakan setiap tahun pada masing-masing satuan kerja merupakan amanah Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, serta ketentuan di lingkungan Polri. Sehingga satker memiliki kewajiban untuk melaporkan perkembangan program, kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan, yang nantinya tertuang dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) satker pada setiap akhir tahun.
Ia menjelaskan, fungsi pengawasan merupakan salah satu bagian penting yang tidak dapat diabaikan dalam setiap proses manajemen. Oleh karenanya kualitas pelaksanaan pengawasan ini sangat mempengaruhi keberhasilan tugas suatu organisasi termasuk Polda Maluku dan jajarannya.
Sejalan dengan itu, Kapolda menyampaikan pengawasan adalah bagian dari upaya untuk membuat organisasi dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan ekonomis. Sehingga kehadiran tim audit kinerja Itwasum Polri memiliki peranan penting yang dapat memberikan jaminan kualitas (quality asssurance) guna meningkatkan kinerja organisasi sebagai sarana kontrol dan alat kendali atas penyimpangan yang mungkin terjadi.
Oleh karena itu, Kapolda mengatakan, kegiatan audit kinerja ini merupakan momentum yang positif dalam upaya peningkatan kinerja Polda Maluku dan jajaran, sekaligus menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Patutlah kita syukuri saat ini pandemi covid-19 di Indonesia pada umumnya sudah mengalami penurunan bahkan di wilayah Maluku pun sudah berada di fase zona hijau. Sehingga kondisi ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat,” ujaenya.
Selaras dengan kondisi tersebut, Kapolda mengaku berpengaruh terhadap harapan masyarakat untuk dapat meningkatkan pelayanan Polri guna mendukung pemulihan ekonomi.
“Sebagaimana kita ketahui, kegiatan taklimat awal juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada auditi tentang sasaran yang akan diperiksa maupun program kegiatan tim, dalam melaksanakan audit di Polda Maluku dan jajaran,” jelasnya.
Kepada para audititor, Kapolda berharap kegiatan audit kinerja ini dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi dan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memberikan informasi berdasarkan fakta dan data yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sehingga berbagai temuan pada audit yang lalu dapat ditindaklanjuti, guna menghindari temuan yang sifatnya berulang maupun strategis.
Ia mengatakan, permasalahan tersebut apabila tidak segera diperbaiki, maka akan berdampak terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan tahun yang akan datang, tidak terkecuali jajaran Polda Maluku sebagai bagian dari Polri dituntut untuk terus membenahi berbagai kekurangan dan kesalahan dalam laporan pertanggung jawaban keuangan.
“Untuk itu kepada para kasatker, kasubsatker dan kasatwil, saya perintahkan agar tetap fokus terhadap pengelolaan keuangan negara. Saya yakin dan optimis hal tersebut dapat kita lakukan dengan kerja keras dan tekad dari seluruh personel yang diberikan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola, menggunakan dan mengawasi anggaran dan keuangan Polri,” katanya.
Kapolda juga mengharapkan untuk melakukan tindakan proaktif melalui konsultasi dan komunikasi dengan pihak internal seperti Biro Rena, Bid Keu dan Itwasda, termasuk pihak eksternal khususnya BPKP Perwakilan Maluku, terhadap berbagai hal yang belum dipahami.
“Ini agar tidak terjadi kesalahan baik dari segi administrasi, sistem dan mekanisme maupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Itwil IV, Herukoco, mengatakan, audit kinerja merupakan proses identifikasi masalah analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional. Ini dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran kecermatan, kredibilitas dan akuntabilitas mengenai pengelolaan dan pertanggung jawaban.
Pelaksanaan audit kinerja tahun 2022, kata dia, harus selaras dengan Program Kapolri yaitu Transformasi menuju Polri yang Presisi.
“Kita ketahui bersama bahwa pengelolaan keuangan negara bukan hanya memenuhi aspek akuntabilitas semata melainkan juga suatu budaya keterbukaan yang harus dibangun secara bersama sama (accountability for All),” jelasnya. (*)
