Lepanews.com, Dobo (Kepulauan Aru),- Berdasarkan tindak lanjut Surat Kepala Bappenas tertanggal 15 Februari 2022, serta instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 maka BPS ditunjuk sebagai instansi yang akan melakukan perbaikan pendataan terkait perlindungan sosial.
“penunjukan ini sejalan dengan undang-undang nomor 16 tahun 1997 di mana disebutkan bahwa penanggung jawab pelaksanaan statistik Dasar adalah Badan Pusat Statistik (BPS)” Demikian hal ini disampaikan Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Aru, Corneles Bulohlabna, SST, M.Si dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Koordinasi Pendataan Awal Registrasi Ekonomi tahun 2022 di gedung Sita Kena Selasa, (04/0/10).
Selain itu lanjut Bulohlapna berdasarkan undang-undang Nomor 16 Tahun 199 maka pendataan awal registrasi sosial ekonomi merupakan statistik dasar dan menjadi tanggung jawab BPS.
” tentu ujung dari kegiatan ini adalah adanya satu pusat rujukan informasi statistik nasional sehingga dukungan kerjasama dan kolaborasi antara BPS, instansi pemerintah lainnya dan masyarakat menjadi hal yang mutlak, diperlukan dan harus dilakukan apa saja yang pada pelaksanaan pendataan awal eksosted ini” tandasnya
Dikatakan pula bahwa pada Tahun 2022 ini tepatnya mulai tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November 2022 akan dilakukan pengumpulan data bagi seluruh keluarga di Indonesia tanpa terkecuali mulai masyarakat kecil hingga pejabat negara, TNI/Polri, Nelayan bahkan tahanan di Lapas, dan pesantren ataupun yang tinggal di barak semuanya harus di data tanpa terkecuali
” Pengumpulan data ini, baik dari yang paling miskin sampai yang paling kaya, dari yang tidak bekerja dan tidak punya uang sampai dengan yang tidak bekerja tapi uangnya masuk terus, dari yang bekerja sebagai pegawai rendahan sampai dengan pejabat negara, dari masyarakat sipil sampai dengan TNI Polri, dari orang bebas sampai dengan orang yang di dalam penjara atau Lapas, dari yang tidak punya rumah sampai yang punya rumah mewah termasuk yang tinggal di asrama di pesantren ataupun barak, dari yang tinggal di darat sampai yang waktunya lebih banyak di laut semuanya harus data, pada prinsipnya tidak boleh ada satu orang pun yang terlewatkan” katanya
Pada kesempatan itu kepala BPS juga mengatakan bahwa anggaran perlindungan sosial yang akan dikucurkan pada tahun 2023 adalah sebesar 479,1 triliun rupiah namun sejalan dengan itu akan dilakukan reformasi program perlindungan sosial yang diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data registrasi sosial ekonomi atau Regsosek.
“Perbaikan basis data menjadi hal yang sangat penting karena memang selama ini data penerima bantuan menjadi catatan bagi kita bersama oleh karena itu melalui kegiatan ini diharapkan nantinya memiliki basis data rujukan yang lebih baik dan tentunya tepat sasaran” ketusnya
Selain itu lanjut dijelaskan Bolahlapna, pada tahun 2023 nanti akan dilanjutkan dengan pengolahan data dan perentingan keluarga, dan dari hasil pengolahan tersebut akan dikomunikasikan kembali dalam bentuk forum konsultasi publik untuk mendapatkan basis data final.
” akan ada lebih dari 400.000 petugas pengumpul data, dan lebih dari 135 petugas mengolah data secara nasional yang melakukan tugas pengumpulan dan pengelolaan data resokes. Untuk Kepulauan Aru sendiri jumlah petugas pengumpul data adalah sebanyak 163 orang yang sebelum diturunkan, akan dilatih secara khusus dengan tata kelola dan instruktur yang profesional. Kami telah memulai melakukan pelatihan pada tanggal 29 dan 30 September kemarin untuk gelombang pertama. Dan masih ada tiga gelombang lagi yang akan dilatih mulai tanggal 5 Oktober besok sampai nanti tanggal 11 Oktober” jelasnya
Bolahlapna menambahkan untuk pengumpulan data, akan dilakukan secara sensus, di mana petugas akan datang secara door to door untuk melakukan wawancara sekaligus melakukan geotegi kepada setiap rumah dan melakukan foto rumah khusus kepada keluarga miskin berdasarkan informasi awal yang didapatkan dari para kepala desa. Dan adapun informasi yang dikumpulkan, adalah kependudukan dan ketenagakerjaan, perlindungan sosial bagi kelompok penduduk khusus kondisi perumahan dan sanitasi pendidikan kesehatan dan disabilitas serta pemberdayaan ekonomi, sehingga nantinya output yang dihasilkan adalah basis data sosial ekonomi seluruh penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraannya
Olehnya dalam pelaksanaan Resort ini, tentunya BPS juga sangat mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat, terutama terhadap 3 aspek yaitu pertama kolaborasi dalam pendataan lapangan diharapkan petugas mendata sendiri, dan diharapkan agar hal tersebut dapat di sosialisasikan kepada masyarakat sehingga saat petugas turun di lapangan, masyarakat di pastikan terdata tanpa terlewatkan.
“Harapannya setelah ini bapak Ibu bisa membantu mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga petugas kami bisa diterima dengan baik dan ada partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, selain itu kami sangat mengharapkan adanya pengawalan dari aparat desa, kelurahan maupun kita semua untuk memastikan bahwa semua keluarga atau penduduk sudah terdata” harapnya
Sementara Bupati Kepulauan Aru dr Johan Gongadalm arahannya menegaskan bahwa Rapat Koordinasi ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk bersama-sama mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Regsosek di Kabupaten Kepulauan Aru.
Dengan demikian Gonga mengajak semua pihak untuk saling berkoordinasi serta memberikan saran guna tercapainya pelaksanaan pendataan awal di kepulauan Aru dapat berjalan dengan baik.
“Mari kita semua saling berkoordinasi, saling berdiskusi, serta memberikan saran dan masukkan, sehingga pelaksanaan pendataan awal Regsosek Tahun 2022 dapat beralan dengan sukses dan berkualitas.” Ujar Gonga. (ML)
