Lepanews.com, JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus mengupayakan jaringan jalan di perbatasan Indonesia dalam kondisi baik dan nyaman dilalui. Berdasarkan hasil kunjungan Tim Kedeputian Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan pada Juli 2022 lalu, telah ‘dipetakan’ jalan dalam kondisi rusak berat di 8 Lokasi Prioritas (Lokpri).
Delapan jalan tersebut tersebar di Kabupaten Nunukan Kecamatan Nunukan Selatan, Krayan Timur, Krayan Barat, dan Krayan Tengah di wilayah Kalimantan Utara. Selain itu, kondisi jalan yang rusak berat juga tersebar di 4 Kecamatan Lokpri lainnya yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara Kecamatan Kei Besar, Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Selatan, dan Kei Besar Selatan Barat.
Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan BNPP, Jeffry Apoly Rahawarin telah memimpin rapat Pemutakhiran Data Jaringan Jalan di Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Maluku Tenggara, Senin (1/8/2022) lalu.
Ia mengungkapkan, 8 ruas jalan di Lokpri tersebut dalam kondisi rusak berat, berupa jalan tanah berlumpur berbatu dan licin.
“Selain itu, terdapat beberapa jembatan yang di atas permukaan masih berlapiskan papan seadanya,” ucap Jeffry saat memimipin rapat di Jakarta secara luring dan daring.
Jefrry menambahkan, urgensi pembenahan 8 jalan tersebut karena digunakan oleh masyarakat sehari-hari menuju kantor pemerintahan, sarana pendidikan dan kesehatan, sekaligus akses masyarakat menuju kawasan pertanian dan perkebunan.
Ia juga menerangkan, telah menerima laporan dukungan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau Kementerian ATR/Bappenas terkait peningkatan konektivitas kawasan, untuk pembangunan inklusif di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Pembangunan yang dilakukan Kementerian ATR/Bappenas telah dilaksanakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Bidang Transportasi Perdesaan, di mana terdapat 6 Usulan DAK Tematik di Tahun Anggran 2023.
Dari usulan pembangunan jalan dan peningkatan jalan desa strategis, lanjut Jefrry, 3 usulan dari Kabupaten Nunukan dengan status 1 approved di Kecamatan Nunukan Selatan. Selain itu, 2 usulan masih dalam status discuss yang masing-masing berada di Kecamatan Krayan Selatan dan Kecamatan Sei Manggaris.
“Tiga usulan lainnya yang diusulkan Kabupaten Maluku Tenggara masih dalam status discuss yang berada di Kecamatan Kei Besar dan Kei Besar Utara Timur,” tambah Jefrry.
Purnawirawan TNI-AD yang pernah menyandang Letnan Jendral ini juga menyebut, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) juga siap mengitervensi pembangunan jalan rusak berat yang berada di 8 lokasi prioritas tersebut.
Intervensi penanganan jalan desa strategis oleh Kemendes PDTT akan dilakukan melalui DAK Transdes dari tahun 2017-2021 sebesar Rp51.192.329.000 untuk Kabupaten Nunukan dan Rp45.046.611.000 untuk kabupaten Maluku Tenggara.
Dalam rapat yang dipimpin Jefrry turut hadir Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP, Asisten Deputi Ekokesra BNPP, pejabat dari Kementerian Desa PDTT, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nunukan dan Kepala BPPD Kabupaten Nunukan.
Serta hadir secara virtual Plt. Regional II Bappenas, M. Roudo, Pusat Data dan Informasi Kementerian PUPR, Kepala BPPD Kabupaten Maluku Tenggara, Bappeda Maluku Tenggara dan Nunukan, serta Pejabat/Staf lingkup BNPP lainnya. (**
